Nurani Keadilan.web.id – Titik Terang kelanjutan Proyek Pengentasan kawasan kumuh di Jombang mulai Terjawab.
Pemkab Jombang berjanji akan segera melanjutkan proyek pengentasan kawasan kumuh di desa Jombang tahun ini, untuk itu Pemkab Jombang sudah mempersiapkan anggaran Rp 800 juta.
’’Pemkab menganggarkan kurang lebih Rp 800 juta untuk melanjutkan proyek pengentasan kawasan kumuh di Desa Jombang,’’ kata Kadis Perkim, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Kawasan Permukiman, Ahmad Rofiq Ashari, kemarin
Anggaran ratusan juta itu nantinya akan difokuskan untuk pembangunan pagar.
’’Pagar seng yang saat ini menutupi lokasi kegiatan diganti dengan pagar BRC (British Reinforced Concrete),’’ ungkapnya.
Rofiq mengungkapkan, alasan memilih pagar BRC dikarenakan proyek yang di dalam masih terlihat.
’’Sekaligus juga jadi akses menuju lapangan,’’ ungkapnya. Anggaran itu juga nantinya juga akan digunakan untuk lapangan olah raga yang bisa diakses seluruh warga Jombang.
’’Itu juga digunakan untuk lampu kawasan dan merobohkan gedung rumah dinas untuk dijadikan jalan,’’ paparnya.
Setelah Lebaran pihaknya mulai mengebut perencanaan dan Pada November mendatang ditargetkan proyek sudah selesai.
’’November nanti pembangunan finish dan bisa dibuka sekaligus diresmikan bupati,’’ ucapnya.
Sebelumnya, Komisi C DPRD Jombang telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) proyek dana alokasi khusus (DAK) integritas pengentasan kawasan kumuh di Desa/Kecamatan Jombang (13/3).
Sidak itu menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat. Wakil Ketua Komisi C DPRD Jombang, Samsul Huda, mengatakan, masyarakat melaporkan ke DPRD adanya proyek yang ditengarai belum bisa difungsikan, Padahal pembangunan proyek itu sudah dilakukan pada 2023.
“Mendapat laporan darfi masyarakat tersebut, kami langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi proyek itu,’’ ungkapnya. Dalam waktu dekat Komisi C akan memanggil Dinas Perkim Jombang untuk mengkonfirmasi temuannya.
Dalam kesempatan terpisah, Dinas Perkim menyebut bahwa proyek itu bukannya belum difungsikan. Tetapi akan dilanjutkan tahun ini dengan anggaran Rp 800 juta tersebut. (dn)
